Profile BPPT Kota Bandung

Ditulis oleh Informasi BPPT on .

Latar Belakang

lambang pngDalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, pada tahun 2002 Pemerintah Kota Bandung  telah mengambil suatu kebijakan membentuk Unit Pelayanan Satu Atap yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2002. Unit tersebut dibentuk sebagai salah satu pencerminan Pemerintah Kota Bandung untuk menciptakan iklim yang mendorong kearah terciptanya keseragaman pola dan langkah penyelenggaraan dan pelayanan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat dan agar adanya keterpaduan yang terkoordinasi dalam proses pemberian perizinan maupun non perizinan. Namun demikian dalam perkembangannya keberadaan dan keefektifan Unit ini masih dirasakan kurang maksimal sehingga belum dapat memenuhi harapan  masyarakat.

Dengan dasar filosofis, bahwa untuk memenuhi harapan masyarakat dalam proses perizinan perlu dilakukan berbagai perbaikan, meliputi penyederhanaan sistem perizinan, perbaikan pelayanan publik, pemberantasan korupsi dan peningkatan iklim investasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, Pemerintah Kota Bandung  membentuk lembaga yang diharapkan dapat melayani kepentingan masyarakat dalam mengurus perizinan dengan lebih baik.

Lembaga yang dibentuk tersebut adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah. Namun sejalan dengan waktu dan terus mengevaluasi pelaksanaan pelayanan publik khususnya pelayanan bidang perizinan bahwa lembaga Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) masih dirasakan kurang maksimal sehingga dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009  yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008, pada akhir Tahun 2009 lembaga Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dirubah menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) yang memiliki struktur lebih ramping sehingga diharapkan lebih dapat memangkas tentang kendala birokrasi.


Dasar Hukum

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPPT Kota Bandung berlandaskan pada beberapa aturan sebagai berikut : klik di sini >>

 

V i s i

“Terpercaya dan Ungul  Dalam  Pelayanan Perijinan dan Investasi Menuju Kota Jasa Yang Bermartabat”


M i s i

  1. MeningkatkanSumber Daya Aparatur yang Profesional;
  2. Membentuk Jejaring Kerja Melalui Harmonisasi Kerjasama Antar Kota Dalam dan Luar Negeri Untuk Meningkatkan Investasi;
  3. Meningkatkan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan yang Berbasis Government;
  4. Mewujudkan Pelayanan yang Optimal dan Memuaskan melalui Nilai Budaya Lokal, Responsivitas, Renponsibilitas, Akuntabilitas, Tranparansi,  dan Kepastian Hukum;
  5. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam mendukung Perkembangan Penanaman Modal;


Motto Layanan

Motto layanan BPPT adalah memberikan pelayanan dengan "IKHLAS", (Inovatif, Kreatif, Handal, Layak, Amanah dan Serempak) dalam melayani masyarakat.


Layanan

Sesuai dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 875.1/Kep.641-BPPT/2010 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatangan Izin Walikota Bandung Kepada Kepala BPPT Kota Bandung, BPPT memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan sebagai berikut :

  1. Izin Gangguan (HO);
  2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  3. Tanda Daftar Gudang (TDG);
  4. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  5. Izin Usaha Industri (IUI);
  6. Tanda Daftar Industri (TDI);
  7. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
  8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  9. Izin Lokasi
  10. Izin Penggalian Ruang Milik Jalan (Rumija);
  11. Izin Pembuatan Jalan Masuk Pekarangan;
  12. Izin Penutupan/Penggunaan Trotoar, Berm dan Saluran;
  13. Izin Pematangan Lahan/Tanah;
  14. Izin Pembuatan Jalan Masuk di dalam Kompleks Perumahan, Pertokoan dan yang sejenisnya;
  15. Izin Pemanfaatan Titik Tiang Pancang Reklame, Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) dan sejenisnya;
  16. Izin Reklame
  17. Izin Penyelenggaraan Angkutan Kota;
  18. Izin Pengelolaan Tempat Parkir (IPTP);
  19. Izin Usaha Angkutan (IUA);
  20. Izin Jasa Titipan;
  21. Izin Pembuangan Air Buangan ke Sumber Air;
  22. Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah;
  23. Izin Pengambilan Air Permukaan;
  24. Izin Perubahan Alur, Bentuk, Dimensi dan Kemiringan Dasar Saluran /Sungai;
  25. Izin Pembangunan Lintasan yang berada dibawah/ diatasnya;
  26. Izin Pemanfaatan Bangunan Pengairan Dan Lahan pada Daerah Sempadan Saluran Sungai;
  27. Izin Pemanfaatan Lahan Mata Air dan Lahan Pengairan lainnya;


Prinsip Layanan

Dalam rangka memberikan pelayanan perizinan yang lebih baik, pelayanan perizinan didasarkan pada  prinsip-prisip pelayanan publik, yaitu :

  1. Kesederhanaan;
  2. Kejelasan;
  3. Kepastian waktu;
  4. Akurasi;
  5. Keamanan;
  6. Tanggung jawab;
  7. Kelengkapan sarana dan prasarana;
  8. Kemudahan akses;
  9. Keisdiplinan;
  10. Kesopanan dan keramahan serta 
  11. Kenyamanan 

 

Struktur Organisasi

Untuk menunjang pelayanan perizinan sesuai harapan, struktur organisasi BPPT dirancang agar dapat melaksanakan tugas secara efisien, dengan struktur organisasi sebagai berikut :

  • Kepala BPPT;
  • Kepala Bagian Tata Usaha, yang membawahi :
    • Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    • Kepala Sub bagian Keuangan dan Progran dan
    • Kepala Sub Bagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan
  • Kepala Bidang Perizinan I
  • Kepala Bidang Perizinan II;
  • Kepala Bidang Perizinan III dan
  • Kepala Bidang Perizinan IV.

Bagan struktur organisasi BPPT Kota Bandung sebagai berikut :

sotk bppt